Masyarakat Sadar Pajak untuk Kemajuan Indonesia


Indonesia sebagai negara berkembang tentunya memiliki suatu sistem ekonomi yang menyokong pembangunan negara yang secara umumnya akan disalurkan ke beberapa sektor, seperti: Pendidikan, Pembangunan Usaha Negara, Budaya, Pengembangan Daerah, dan lain sebagainya. Untuk itu, ada beberapa upaya pemerintah guna mendapatkan modal dan pembiayaan yang terbilang sangat besar tersebut. Adapun dua pemasukan kas negara berasal dari pajak dan nonpajak. Pemasukan kas negara yang berasal dari non pajak bisa dari hasil keuntungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti contohnya PT TIMAH Tbk. Namun, pendapatan nonpajak ditaksir belum bisa memenuhi sebagian besar kebutuhan negara, terlebih pengeluaran pembangunan untuk keperluan sipil. Maka dari itu, pendapatan yang diharapkan dapat memenuhi kekurangan tersebut adalah pemasukan kas negara dari pajak. Dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2004, terbilang bahwa sebesar 77,8% APBN masih disumbang dari sektor pajak bahkan tidak terjadi perubahan hingga setahun berikutnya dimana APBN 2005 masih mengandalkan penerimaan dari pajak. Dari fakta tersebut, pemerintah mengadakan upaya sistematis untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak melalui Ekstensifikasi Pajak dan Intesifikasi Pajak[1].

Ekstensifikasi Pajak yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai, maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan[2]. Adapun Intensifikasi Pajak adalah upaya pemerintah untuk mengintensifkan pembayaran pajak bagi pihak-pihak yang menjadi wajib pajak[3]. Dalam kwartal pertama tahun 2008 terlihat bahwa upaya intensifikasi pajak ini mulai terasa efektifitasnya namun sayangnya, efektifitas ini hanya tampak dari pihak wajib pajak yang berasal dari Badan Usaha dan 200 pembayar pajak terbesar, maka dari itu dapat diasumsikan bahwa peningkatan pembayar pajak dari OP (Orang Pribadi) masih belum terlihat. Hal ini dibuktikan dari pengakuan Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo “Masih sangat rendah, OP (orang pribadi) pembayar pajak yang menyerahkan SPT nya hanya 8,5 juta dari total jumlah 110 juta pekerja,” ujar Agus dalam kata saambutan grand launching Sensus Pajak Nasional di Mangga Dua Square, Jakarta, Jumat (30/9/2011) [4]. Dari pengakuan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa baru sekitar 7,73% masyarakat Indonesia yang memiliki sadar pajak. Sebagai tingkat kepatuhan warga sipil membayar pajak tersebut, dapat dikatakan jumlah itu masih sangat rendah dibandingkan warga Jepang yang mencapai 50% dari penduduknya yang membayar pajak.

Hukum pajak didefinisikan sebagai hukum fiskal dimana keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali ke masyarakat melalui kas negara[5]. Dari definisi tersebut dijelaskan bahwa pajak merupakan salah satu metode yang dilakukan pemerintah untuk membuat suatu skema siklus pendapatan dan pengeluaran negara demi memperbaiki sektor-sektor vital negara seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan alasan tersebut, alangkah sangat masuk akal apabila kesadaran membayar pajak oleh masyarakat sipil terlebih Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Negara Indonesia (TNI), ataupun pihak yang digaji oleh negara lainnya (bukan wiraswasta).

Ada beberapa pendapat mengatakan bahwa pemungutan pajak di Indonesia tidak dilakukan dengan benar dan terarah. Bersifat memaksa dan penyaluran hasil pajak yang tidak sesuai dengan tujuan dasarnya. Untuk beberapa kasus, memang masih terdapat kelalaian dan ketidakpedulian oleh pemerintah akan penyaluran dana pajak yang tentunya dilakukan oleh beberapa oknum. Namun hal ini harusnya tidak menutup pandangan masyarakat atas kesadaran bayar pajak. Bahkan beberapa atau mungkin banyak masyarakat yang menjadikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pajak, semisal yang paling ekstrim adalah korupsi yang terjadi di lapisan pemerintah menjadi alasan untuk tidak membayar pajak sama sekali. Dari data yang berhasil didapat, jumlah PNS di Indonesia berkisar 4,7 juta orang dan tidak sedikit diantaranya yang pendapatannya diatas 100 juta rupiah, dimana sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang ada pada Pasal 17 UU PPh 2000 dimana Penghasilan bruto> 25 jt s/d 50 jt , tarif 5%, Penghasilan bruto > 50 jt s/d 100 jt , tarif 10%, Penghasilan bruto > 100 jt s/d 200 jt , tarif 15%, Penghasilan bruto > 200 jt , tarif 30%, bisa ditarik jumlah yang cukup besar untuk pajaknya[6]. Seharusnya untuk jumlah yang besar tersebut, negara bisa mendapatkan pemasukan kas negara yang besar apabila setiap masyarakat sipil yang bekerja di pemerintahan mau membayar pajak dan menaati setiap sistem pemungutan pajak yang telah ditetapkan. Adapun teori yang mendukung pemungutan pajak ini yaitu Teori Daya Pikul dimana tiap orang dikenakan pajak dengan bobot sama (adil) sesuai daya pikul dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang dan juga Teori Bakti yang disebut juga Teori Kewajiban Pajak Mutlak dimana pajak sebagai bukti tanda bakti masyarakat ke negara[7].

Sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki kontrak sosial, tentunya masyarakat Indonesia memiliki kesadaran akan kewajibannya dalam mendiami suatu negara dan hal ini adalah konsensus. Pajak pun bisa diposisikan pada tindakan konsensus warga negara. Dari beberapa masalah dan penjelasan yang telas disebutkan sebelumnya, ada beberapa langkah yang mungkin bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat sipil di Indonesia. Untuk hal ini, langkah yang dapat dilakukan dapat dari pihak individu masyarakat sendiri. Pertama, telaah penghasilan sendiri, bagi menjadi pendapatan kotor (bruto) dan pendapatan bersih (netto), dari sana dapat dihitung berapa gaji yang telah dipotong Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tentukan penghasilan selama satu tahun. Pastikan semua teknis penghitungan telah dilakukan, apabila butuh bantuan, banyak website yang memiliki layanan penghitungan pajak seperti contohnya http://www.pajakonline.com atau langsung kekantor pajak yang ada didaerah masing-masing. Kedua, pastikan masing-masing warga negara memiliki semua surat-surat yang berkaitan dengan pajak seperti Surat Ketetapan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Terutang (SKPKBT), dan Surat Pemberitahuan (SPT) [8], pastikan surat-surat tersebut telah sesuai dengan kebutuhan dan kewajiban kepemilikan. Ketiga, lakukan pembayaran dan pastikan kepada pengurus pembayaran bahwa pembayaran telah dilakukan dengan benar tanpa ada yang tertinggal dan mintalah pemberitahuan selanjutnya mengenai tindakan apa yang harus dilakukan dalam jangka waktu setahun. Tentunya sistem ini juga harus disosialisasikan oleh pihak pemerintah kepada Wajib Pajak (WP) agar setiap lapisan masyarakat mengetahui skema pengurusan administrasi tersebut tanpa merasa dirugikan atau merasa diperdaya.

Dari semua hal yang telah dijelaskan, yang terpenting adalah kesadaran dan kejujuran masing-masing pihak sebagai warga negara Indonesia yang baik dan berpendidikan untuk membantu memperbaiki sistem negara dan meningkatkan kemajuan bangsa sehingga dapat mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang dituangkan pada Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

Ditulis oleh Hesty Dwi Utami

Categories: Refleksi | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Monggo komentarnya mas, mbakyu :)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: