Penyandang Cacat dan Hak Asasi Manusia(nya)?


“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan”

(Pasal 28 H ayat 2)

            Hak asasi manusia seperti yang terlampir pada UU No. 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatannya, serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi pun telah dengan sangat jelas menjelaskan perihal hak asasi manusia dalam pembukaan serta batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal.

            Indonesia menganut prinsip persamaan HAM dan kewajiban, disebutkan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 yang membahas mengenai hak dan kewajiban penyandang cacat, “Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Namun dalam aktivitas kesehariannya kaum difabel yang pada dasarnya memiliki kekurangan fisik atau mental atau kekurangan fisik dan mental pasti mengalami kesulitan dalam menjalankan segala aktivitas kesehariannya dalam memenuhi kehidupan pribadi dan juga kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh para penyandang cacat yang tidak mampu secara madiri menjalankan aktivitas kesehariannya, selalu bergantung pada pertolongan dan belas kasihan orang-orang disekitar mereka. Ditambah lagi keadaan negeri ini yang masih belum bersahabat dengan penyandang disabilities dilihat dari sangat minimnya penyediaan fasilitas umum bagi penyandang cacat menjadikan kemandirian dalam kehidupan mereka sangat sulit untuk dimiliki. Realita ini menunjukkan bahwa persamaan Hak Asasi Manusia yang ‘katanya’ universal dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali dan berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan seperti yang disebutkan pada pasal 28 H ayat 2 masih belum bisa berlaku bagi penyandang disabilities.

            “Pemerintah dan atau masyarakat berkewajiban mengupayakan hak-hak penyandang cacat” Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Bab III Pasal 8. Dan di pasal 10 ayat 1 pada Undang-Undang yang sama disebutkan bahwa “Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.” Penyediaan aksesibilitas umum bagi penyandang disabilities, bukannya tidak pernah menjadi sorotan pemerintah, pada bulan Juli lalu telah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) atas Raperda perlindungan anak dan perempuan, Raperda penyandang cacat dan Raperda Dewan Kota. Jakarta tertinggal jauh dalam penyediaan fasilitas bagi kaum difabel di berbagai layanan publik diakui Nurmansjah Lubis sebagai pimpinan rapat.[1] Bangunan dan fasilitas umum yang memberikan apresiasi terhadap aksesibilitas penyandang cacat juga sedikit banyak mulai dapat dijumpai seperti, di bandara Sultan Mahmud Badarusin II Palembang yang dilengkapi dengan lift khusus dan toilet khusus untuk penyandang cacat dan di Stasiun Kereta Api Gambir Jakarta telah dipasang telepon uumum yang ketinggiannya disesuaikan dengan tinngi pemakai kursi roda sehingga yang bersangkutan dengan mudah dapat memakai telepon tanpa bantuan orang lain.[2]

            Seiring berkembangnya zaman dan globalisasi, kemudahan akses transportasi dimana-mana, perhatian dan perbaikan sarana aksesibilitas bagi penyandang cacat juga harus mengalami perkembangan. Perlakuan Hak Asasi dan kewajiban yang sama juga harus dirasakan sepenuhnya bagi saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan. Pemerintah Indonesia dalam segala kelebihan dan kekurangannya sedikit banyak telah mencoba langkah dalam peranan pentingnya bagi terpenuhinya Hak Asasi Manusia bagi kaum difabel. Pemerintah bukanlah satu-satunya pihak yang memegang peran dalam menghadapi tantangan ini, masyarakat sekitar pun menjadi lakon utama dalam terpenuhinya hak asasi mereka. Bukan bantuan finansial atau juga bantuan tenaga yang paling dibutuhkan para penyandang cacat, kalau ada pepatah yang menyebutkan bahwa diam itu emas, that’s trully true! Dengan tidak mencela dan tidak mengeluarkan komentar atas kondisi fisik mereka, itu adalah hal yang sangat baik dalam pemenuhan hak asasi mereka.

            Tandon (1995) mengatakan, “The force of change is inside oneself; outsiders can only provide ‘enabling conditions’. No more.” Pemerintah dan masyarakat sekitar mungkinlah bisa secara kooperatif membantu mengatasi permasalahan mereka dan memenuhi Hak Asasi mereka namun sebenarnya penyandang cacat itu sendirilah yang harus bangkit dan mempunyai keinginan kuat untuk berkembang, tidak hanya berdiam diri dan menunggu bantuan, atau malah menyalahkan keadaan yang tidak pernah berkooperatif terhadap kondisi mereka. Pergerakan dari diri mereka sendiri juga sangatlah penting dan sangat menentukan, apakah mereka menghargai hak asasinya sebagai mahluk yang sempurna yang diciptakan Tuhan atau kembali ke kondisi paling bawah sebagai mahluk tidak sempurna yang harus selalu bergantung hidup pada kehidupan orang lain.

            Hak asasi manusia memang harus diperjuangkan, apalagi jika terjadi ketidakseimbangan terhadap hak kita yang menggangu keberlangsungannya hidup. Namun perlu diingat selain mempunyai hak kita juga mempunyai kewajiban. Meminta hak dan tidak menjalankan kewajiban atau menjalankan kewajiban tapi melanggar hak orang lain, atau malah meminta hak dengan melanggar hak orang lain adalah perbuatan yang ‘cukup’ memalukan. Hak para penyandang cacat mendapat kehidupan yang sama, untuk membangun kemudahan aksesibilitas bagi mereka seperti fasilitas yang bersahabat, mungkin terlalu riskan dikerjakan mahasiswa, walaupun bukan berarti tidak mungkin. Setidaknya dengan menghargai kehidupan dan aktivitas yang mereka lakukan dengan effort yang lebih daripada yang kita lakukan dan tidak memandang mereka secara sebelah mata sudah cukup berpengaruh bagi kehidupan mereka. No one perfect, but with this imperfect let’s perfect each others.


[1]

[2]

Ditulis oleh : Nisrina Ulfah

Categories: Refleksi | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Monggo komentarnya mas, mbakyu :)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: